Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

HASIL SURVEI SPAK DAN DAN SKM SURVEI IPAK PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TRIWULAN 2 (APRIL s.d. JUNI) 2025Berikut adalah survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Penga ... Selanjutnya HASIL SURVEI SPAK DAN DAN SKM
PEMBINAAN RUTIN OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Dirjen Badilmiltun Berikan Arahan: Bijak Menghadapi Kondisi Saat Ini, Hindari Penyebaran Informasi yang Belum Terverifikasi Jakarta – Dalam sesi ... Selanjutnya PEMBINAAN RUTIN OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah PPPK Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari ini dilaksanakan prosesi Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ... Selanjutnya Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah PPPK Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Pengumuman Hasil Eksaminasi Calon Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025     Pengumuman Hasil Eksaminasi Calon Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 Dalam rangka menjarin ... Selanjutnya Pengumuman Hasil Eksaminasi Calon Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PENTING PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILANTINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA SIAP MEMBERIKAN PELAYANANINFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT ... Selanjutnya MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PENTING
REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’         Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi P ... Selanjutnya REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’
PERMA 2 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Telah terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan H ... Selanjutnya PERMA 2 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan
INOVASI LAYANAN INDOPUT (Informasi Download Putusan) INOVASI LAYANAN INDOPUT (Informasi Download Putusan)   Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki dua kewenangan yaitu sebagai pengadila ... Selanjutnya INOVASI LAYANAN INDOPUT (Informasi Download Putusan)
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   Dengan ini kami menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan peradilan ses ... Selanjutnya MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERUBAHAN EMAIL PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA PENGUMUMAN Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia N ... Selanjutnya PERUBAHAN EMAIL PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia".
banner

PENYAMPAIAN INFORMASI AKUN LOGIN E-MONEV BAPPENAS BERDASARKAN PP39/2006 TAHUN ANGGARAN 2025

28 Apr

Sehubungan dengan masa Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2025 Triwulan I, bersama ini disampaikan hal-hal berikut. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: sumber : www.mahkama ...
Detail

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENULIS NASKAH TERBAIK LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT INTERNASIONAL DALAM RANGKA HUT KE-72 TAHUN 2025 IKATAN HAKIM INDONESIA

24 Apr

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 073/UM.PP.IKAHI/IV/2025 Tentang Penetapan Penulis Naskah Terbaik Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Internasional Dalam Rangka Hut Ke-72 Tahun 2025 Ikatan Hakim Indonesia Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibaw ...
Detail

UNDANGAN PUNCAK PERINGATAN HUT IKAHI KE-72

23 Apr

Panitia peringatan HUT IKAHI KE-72 mengundang Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI di seluruh Indonesia untuk menghadiri kegiatan puncak peringatan HUT Ke-72 IKAHI secara Hybrid bersama Ketua Mahkamah Agung pada Rabu, 23 April 2025.    Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah i ...
Detail

PENGUMUMAN TENTANG KELENGKAPAN DOKUMEN SURAT PERNYATAAN 5 POINT SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG TA 2024

21 Apr

Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tentang Kelengkapan Dokumen Surat Pernyataan 5 Point Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung  TA 2024. Nomor : 16/SEK/PENG.KP1.1.6/IV/2025. Tanggal 17 April 2025. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik taut ...
Detail

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

21 Apr

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, d ...
Detail